Kebijakan ini dipilih oleh Presiden RI dengan ketetapannya dalam undang – undang, demi mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Saya tidak tahu pertimbangan – pertimbangan apa saja yang memperkuat kebijakan ini sehingga bisa disahkan. Sekarang saya, dan bahkan kita semua dapat menilai seberapa efektif kebijakan ini.
Ada banyak sekali manusia di negara ini, warga negara Indonesia. Beberapa orang atau bahkan kelompok tertentu tidak dapat me-manage itu semua sekaligus. Kenyataanya sesuai pengalaman yang sudah terjadi, tidak semua suara tersalurkan. Tidak sedikit pula yang lebih memilih untuk Golput, terjadi kasus dimana – mana seperti penggelembungan suara bahkan yang parah sampai rusuh / bentrok saat penghitungan jumlah suara.
Bukan itu sebenarnya yang bikin tidak sereg, yaitu tersebut diatas hanya masalah teknis, yang terlihat langsung oleh masyarakat. Tidak adakah yang memikirkan Anggaran? anggara untuk pemilu 2014 saja sampai 7,3 Triliun (submer sindonews.com). 7,3 triliun hanya untuk pemilihan? sukur – sukur tidak dikorup, tapi kenyataanya banyak terjadi korupsi sana sini untuk dana anggaran pemilu.
Secara logika memang tidak efektif, persiapan dan anggaran yang besar – besaran masih belum mampu untuk mengambil suara dari seluruh warga indonesia, sia sia…
Berharap sistem pemilihan kepala negara atau daerah bisa lebih baik, efektif dari segi dana maupun dari kualitas yang terpilih.
